Aptisi Inginkan Jabatan Koordinator Kopertis

Apakah jabatan Koordinator Kopertis memang hanya diperuntukkan buat dosen PNS dari PTN? Apakah dosen PNS yang dipekerjakan pada PTS tidak punya peluang atau dianggap tidak mampu mengemban amanah sebagai Koordinator Kopertis? Tanpa menunggu jawaban dari pemerintah dan tanpa menunggu permintaan dari pemerintah, dosen-dosen PTS yang tergabung dalam APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) tidak ragu-ragu lagi mengusulkan calon Koordinator Kopertis dari kalangan PTS.




Aptisi Inginkan Jabatan Koordinator Kopertis

Jabatan Koordinasi Kopertis selalu diberikan kepada dosen PNS dari salah satu perguruan tinggi negeri (PTN). Pemerintah–dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan–belum pernah “menyerahkan” jabatan Koordinator Kopertis kepada dosen PNS yang dipekerjakan (DPK) pada perguruan tinggi swasta (PTS).

Apakah jabatan Koordinator Kopertis memang hanya diperuntukkan buat dosen PNS dari PTN? Apakah dosen PNS yang dipekerjakan pada PTS tidak punya peluang atau dianggap tidak mampu mengemban amanah sebagai Koordinator Kopertis?

Tanpa menunggu jawaban dari pemerintah dan tanpa menunggu permintaan dari pemerintah, dosen-dosen PTS yang tergabung dalam APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) tidak ragu-ragu lagi mengusulkan calon Koordinator Kopertis dari kalangan PTS.

Ketua Umum APTISI Pusat Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc, kepada wartawan pada acara Rapat Pleno Pengurus Pusat APTISI, di Hotel Sahid Makassar, medio Februari 2013, mengaku sudah beberapa kali menyampaikan permintaan tersebut kepada Dirjen Dikti dan Mendikbud.

“Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan dan mendiskusikannya dengan Dirjen Dikti dan Mendikbud. Mudah-mudahan ini (jabatan Koordinator Kopertis) dimulai dari Makassar (Kopertis Wilayah IX Sulawesi),” kata Edy sambil menyebut nama Prof Dr Hambali Thalib SH MH sebagai “jagoannya.”

Prof Hambali Thalib adalah Ketua APTISI Wilayah IX-A Makassar yang sehari-hari bertugas sebagai dosen DPK pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. 

APTISI Jawa Tengah, pada 10 April 2012, juga sudah mengusulkan secara tertulis calon Koordinator Kopertis dari kalangan dosen Kopertis yang dipekerjakan pada PTS.

Ketua Aptisi Jawa Tengah, Prof Dr Brodjo Sudjono mengatakan APTISI selama ini Koordinator Kopertis yang ditunjuk oleh Dikti berasal dari PTN.

“Padahal dosen-dosen DPK senior lebih tahu mengenai PTS. Maka APTISI meminta agar Koordinator Kopertis dari PTS," tandas Brodjo, sebagaimana dilansir beberapa media massa pada pecan pertama Mei 2012.

Sesuai dengan surat yang dikirimkan pada Dirjen Dikti, ada lima poin yang menjadi alasan permohonan tersebut. Pertama saat ini banyak dosen DPK yang berpengalaman sebagai pimpinan di PTS. Mereka juga telah terbukti menghasilkan kemajuan yang signifikan.

Kedua, pengelolaan PTS berbeda dengan PTN, dimana sumber daya dan fasilitas telah disediakan oleh pemerintah. Keberlangsungan PTS harus didukung oleh upaya kreativitas dan kerja keras.

Ketiga, pengembangan suasana pembinaan PTS di setiap Kopertis wilayah, diarahkan untuk pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bukan sebaliknya. Keempat, sebagai upaya memberikan kesempatan pada DPK sebagai koordinator, lantaran sejauh ini diberikan pada dosen PTN.

Kelima, jabatan Koordinator Kopertis ini bukan lagi dilakukan dengan penunjukan, melainkan dilakukan secara terbuka melalui tahapan fit and proper test demi transparansi dan untuk mengetahui sejauh mana pemikiran dan program kerja setiap calon Koordinator untuk memajukan PTS.

No Comment

Prof Hambali Thalib yang ditanya wartawan sehubungan dengan kuatnya dukungan dari berbagai pihak kepada dirinya sebagai calon Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi, hanya tersenyum dan mengatakan “no comment.”

“Lebih baik jangan Tanya saya. Silakan tanya kepada yang lain,” kata mantan Direktur Program Pascasarjana (PPs) UMI Makassar, kepada Tabloid Almamater. (tim)


@copyright Tabloid Almamater, Makassar, Edisi ke-4, Maret 2013.